Press Release Sosialisasi dan Diskusi Publik Pilkada 2018


     ManifesT - Malang (26/4) Event politik serentak yang akan diadakan pada tanggal 27 Juni 2018 serentak menjadi medan pertarungan bagi para calon yang bertarung dalam event besar tersebut, tak terkecuali bagi para kepala daerah yang siap untuk unjuk gigi di daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Seperti pemilihan walikota dan gubernur, tetapi banyak permasalahan besar menjadi menjadi fokus kerja para penyelenggara pemilihan umum, contohnya seperti permasalahan tentang money politicsblack campaign, hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas

     Dalam regulasi yang tertera dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang – undang, dan mengalami perubahan pertama pada UU No 8 tahun 2015, dan perubahan kedua pada UU Nomor 10 tahun 2016.  Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilihan umum harus bekerja secara ekstra dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya supaya menghindari berbagai macam kendala. 

     Sejalan dengan ini, pihak media yang seharusnya menjadi perantara informasi bagi masyarakat, harus tetap konsisten dalam menegakkan independensinya. Media saat ini mulai berubah haluan menjadi pihak yang menjadi corong propaganda bagi para pasangan calon yang sedang bertarung dalam event politik, karena media saat ini berorientasi pada “model pasar dan dimiliki oleh para oligarki yang menjadi pemilik dari media tersebut. 

     Selain itu faktor dari masyarakat sipil juga berpengaruh terhadap terselenggarakannya pesta demokrasi yang berintegritas, karena dalam realitasnya kultur masyarakat yang dekat dengan money politics, berimbas padaantusias dan keterlibatan masyarakat yang cenderungmenurun, serta kejenuhan masyarakat atas kekecewaan mereka terhadap para kepala daerah yang acap kali mengingkari janji politiknya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.