Press Release Diskusi Publik Penghayat Kepercayaan



ManifesT - Malang (25/4) Kepercayaan adalah suatu hak asasi manusia, dimana seseorang bebas untuk memeluk kepercayaan sesuai dengan apa yang ia anut, di Indonesia sendiri ada enam agama yang diakui secara resmi oleh negara. Dalam  Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1965 dan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1969, negara mengakui enam agama yang dianggap resmi oleh pemeritah, enam agama itu adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (Confucius).

Dalam sejarahnya, negara Indonesia sendiri memiliki banyak agama lokal yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, contohnya di pulau Jawa ada kepercayaan Kejawen, Budi Luhur, Purwoduksino, di Jawa Barat dan Banten ada kepercayaan Sunda wiwitan, Kuningan, Buhun, di Sumatera Utara ada kepercayaan Parmalim, Mulajadi, dan masih banyak lagi aliran kepercayaan yang tersebar di daerah - daerah terpencil di Indonesia.

Eksistensi para Penghayat Kepercayaan ini mulai redup ketika bertambah tumbuh dan berkembangnya agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, ditambah lagi, agama menjadi alat politik di era orde baru, dalam SK Menteri Dalam Negeri tahun 1974 yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan kolom agama diisi oleh agama pilihan pemerintah, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, (Khong Hu Cu baru diakui ketika, diakuinya Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 oleh Presiden Abdurahman Wahid). Dalam era orde baru tersebut, para penghayat kepercayaan ini mengalami intimidasi dari masyarakat penganut agama mayoritas, hak - hak politiknya tidak berlaku dan dalam urusan perkawinanpun mengalami kesulitan  karena tidak memilih agama yang dianggap resmi oleh pemerintah, untuk melamar pekerjaan dan mendapatkan pendidikan pun susah, dan masih banyak lagi hal yang sangat diskriminatif bagi para Penghayat Kepercayaan karena tidak mengisi kolom agama yang ditetapkan oleh pemerintah.

Padahal dalam Undang Undang Dasar kita telah mengatur tentang hak warga negara dalam memeluk agama kepercayaannya, yang di atur dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia (UUDRI) tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”, ayat (2) berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing – masing dab untuk beribadat menurut agamanya dan kepercaayaannya itu”, ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pemerintah sendiri melalui Keputusan MK telah mengabulkan gugatan mengenai kolom “agama” dalam uji materi terhadap Undang – Undang Administrasi Kependudukan. Penghayat Kepercayaan telah mendapatkan pengakuan negara dalam catatan administrasi kependudukan lewat uji materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai termasuk "kepercayaan". Hal serupa juga berlaku untuk Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) yang dinilai MK tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, penganut Penghayat Kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

Kehidupan penganut penghayat kepercayaan, memang sebagai minoritas di Kota Malang. Namun dengan semangat yang sama, beberapa penghayat kepercayaan yang tergabung dalam berbagai organisasi, misalnya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa (MLKI) Kota Malang, terus memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka. Perjuangan tentang kesamaan hak ini, tidak hanya sebatas persoalan administrasi, melainkan aspek-aspek lain dalam kehidupan. Pendidikan merupakan aspek penting yang butuh perhatian. Kurikulum dalam sekolah-sekolah, sejatinya harus memuat pendidikan tentang penghayat kepercayaan bagi para penganutnya. Karena, pada dasarnya adalah sama. Kebebasan beragama harus dijunjung tinggi, sesuai dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.