Lawan Kekerasan Berbasis Gender lewat Aksi Woman March Malang




ManifesT - Malang (6/3) 5 Maret 2018 sejumlah organisasi pergerakan perempuan yang tergabung dalam aliansi yang dinaungi oleh Resisten Indonesia melakukan aksi di balaikota Malang guna memperingati hari perempuan Internasional. Aksi women march ini merupakan aksi yang baru berjalan selama 2 tahun, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana aksinya hanya terpusat dijakarta kali ini aksi yang dilakukan tersebar di 12 kota berbeda di Indonesia. 

Aksi heroik yang dilakukan kali ini mengangkat dua topik yakni pertama, dalam tataran nasional adanya beberapa pasal yang dianggap mendiskriminasikan para kaum wanita dalam RUU KUHP yang baru-baru ini dikeluarkan oleh para legislator dan topik keduadalam lingkup daerah yang menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan terkait gender di masing-masing daerah. Jadi antara satu kota dengan kota yang lain membawa tuntutan yang berbeda-beda.

Aksi kali ini membawa sepuluh tuntutan yang ingin dilayangkan kepada walikota ataupun DPRD sebagai pemegang amanah masyarakat. Dari sepuluh tuntutan ini sebenarnya yang paling penting adalah kita memiliki Perda Kota Malang Nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kekerasan tetapi pada praktiknya perda ini belum bisa berjalan secara optimal dalam masyarakat”, ujar Wulan Nurjameela selaku Kordinator Lapangan. Pernyataan yang dilontarkan tersebut bukan tanpa bukti dan data tercatat di Woman Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Kota Malang hingga bulan Maret ini saja, terjadi sekitar 21 kekerasan terhadap perempuan dan 4 kasus pembuangan bayi, tentunya ini bukan sebuah angka yang rendah jika dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Minimnya perhatian pemerintah juga terlihat dari beberapa kasus, misalnya masih seringnya terjadi pelecehan seksual di daerah alun-alun kota malang, kekerasan dalam rumah tangga yang masih tinggi”, lanjut Wulan.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, aliansi sudah beberapa kali melakukan event terkait kekerasan terhadap perempuan ini mulai dari melakukan edukasi, diskusihingga aksi. Selain hal tersebut ternyata aliansi ini sudah melayangkan somasi kepada Walikota dan DPRD agar segera melakukan optimalisasi terhadap perda yang disebutkan, somasi ini dilayangkan tercatat pada tanggal 1 Februari 2018 yang hingga saat ini belum ada digubris oleh lembaga legislatif maupun eksekutif tersebut, dan jika dalam jangka 3 bulan ini pemerintah tidak menghiraukan somasialiansi ini berencana untuk melakukan aksi atau tuntutan ulang dengan melakukan yudisial review maupun eksekutif review.

Selanjutnya tuntutan yang paling vital menurut aliansi ini adalah dana yang dikucurkan kepada pemerintah sebesar 12,3 M untuk perempuan dan anak perginya kemana mengingat masih mahalnya biaya kesehatan di Kota Malang. Hal ini bertolak belakang dengan kota Batu yang sudah menggratiskan beberapa akses kesehatan seperti visum, karena banyaknya kasus kekerasan yang tidak tersentuh di kota Malang juga salah satunya terjadi akibat mahalnya biaya untuk visum sehingga para korban berpikir dua kali untuk melakukan pengaduan. (Faz)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.