Korupsi dalam Tataran Kekuasaan, Hanya tentang Politik atau Birokrasi yang Kewalahan?




ManifesT-Malang (22/03) Obrolan Pintar Terkini Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi (Opini Mafia) yang merupakan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (BEM FIA UB) di bawah Kementerian Kajian dan Strategi (Kastrat) kembali diadakan. Diskusi kali ini yang mengambil tema “Korupsi dalam Pusaran Politik dan Kekuasaan” bekerja sama dengan Malang Corruption Watch (MCW) digelar di lobi Gedung E FIA UB. Pemilihan tempat diskusi ini menimbulkan permasalahan terhadap kelancaran dari keberlangsungan diskusi. Suasana lobi yang terbuka dimana banyak mahasiswa beraktivitas lain mengakibatkan diskusi yang digelar tidak cukup kondusif. Ramainya kondisi lapangan cukup mengganggu kondusifitas diskusi, sehingga seringkali keramaian tersebut meredam suara baik dari moderator maupun pemateri ketika menyampaikan suatu bahasan. Sekalipun begitu, antusiasme dari para peserta diskusi cukup besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta diskusi meskipun kondisi saat itu tengah hujan deras.

Diskusi Opini Mafia kali ini bukan hanya diskusi rutin yang diselenggarakan oleh Kementerian Kastrat. Menurut Arfian Ardhitama, diskusi tersebut merupakan respon terhadap isu yang sedang hangat saat ini, terlebih di wilayah Malang khususnya dan wilayah Jawa Timur pada umumnya dimana kasus korupsi semakin menjadi-jadi di hari-hari belakangan ini.  Acara diskusi ini merupakan tanggapan dari BEM FIA terhadap isu korupsi di Kota Malang, yakni dengan adanya penetapan delapan belas nama dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, disusul dengan Wali Kota Malang sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Targetan kita itu sebenernya untuk mengajak mahasiswa kembali peka terhadap isu-isu korupsi. Tapi kebetulan juga ada momentum penangkapan delapan belas tersangka dari DPRD oleh KPK. Sehingga kita langsung gerak bagaimana cara kita ikut berperan aktif”, tambah mahasiswa yang juga sedang menjabat sebagai Menteri Kastrat BEM FIA tersebut. 

Pemateri yang dihadirkan dalam diskusi kali ini adalah Dosen jurusan Administrasi Publik, perwakilan dari MCW, Staf Ahli DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Presiden BEM FIA UB. Sayangnya, pihak MCW membatalkan diri untuk turut hadir sebagai pemateri karena adanya konsolidasi internal terkait isu-isu korupsi terbaru di Malang. Namun, ketidakhadiran salah satu pemateri ini dapat dilengkapi oleh para pemateri lain. Respon terhadap isu korupsi ini tidak akan berhenti hanya pada diskusi saja. Konsolidasi dan aksi akan dilakukan BEM FIA bersama dengan MCW sebagai bentuk lanjutan menyikapi kasus korupsi yang banyak melibatkan orang-orang penting di Kota Malang. 

Menariknya, pada diskusi yang sebagian besar dihadiri oleh civitas akademika FIA sendiri ini tidak membahas korupsi dari segi birokrasi yang sejatinya merupakan disiplin ilmu mereka. Pembahasan sepanjang diskusi justru lebih banyak membahas korupsi dari tataran politik dan sosiologis. Keterkaitan korupsi dengan penyalahgunaan wewenang atas kekuasaan dalam segi administrasi hanya disinggung sedikit oleh pemateri. Kecacatan birokrasi yang menimbulkan celah dilakukannya tindak pidana korupsi tidak dijabarkan lebih lanjut. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta diskusi pun tergambar cenderung lebih tertarik pada segi politik dan sosial dibandingkan urusan birokrasi yang seharusnya mampu dikaji lebih mendalam lagi mengingat status mereka sebagai mahasiswa ilmu administrasi. 

Dengan diadakannya Opini Mafia kali ini, pihak BEM FIA berharap dapat menarik simpati dari mahasiswa untuk turut andil mengkritisi mengenai korupsi. Sedangkan kurikulum anti korupsi di lingkungan UB dinilai masih kurang. Sehingga Naufal Azaki, selaku Presiden BEM FIA, menganggap perlu adanya perbaikan terkait kurikulum ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif pemberantasan korupsi. (day) 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.