UU MD3, INTEGRITAS IMUNITAS?



ManifesT - Malang (26/02) Revisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau disebut UU MD3 yang disahkan oleh DPR pada 12 Februari 2018 lalu banyak menimbulkan pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Mulai dari akademisi, politisi, maupun masyarakat awam ikut berkomentar atas perubahan yang terjadi di dalam pasal-pasal yang dimuat dalam Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini. Bagaimana tidak? Banyak pasal yang dianggap kontroversial dan bertentangan dengan tujuan dibentuknya DPR sebagai lembaga wakil rakyat.

Selain mengenai bertambahnya kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD yang dianggap akan mengurangi efisiensi kepemimpinan lembaga legislatif, beberapa pasal dikhawatirkan bertentangan dengan konstitusi dan menggeser Indonesia dari yang awalnya rechtstaat (Negara yang berdasarkan hukum, red) kearah machtstaat (Negara yang berdasarkan kekuasaan, red). Sebagaimana Pasal 73 Revisi UU MD3, DPR menambahkan frasa ‘wajib’ bagi polisi untuk membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, tetapi enggan untuk hadir. Secara tidak langsung, pasal a quo dianggap memberikan DPR kewenangan yang sama dengan penyidik maupun penyelidik, walaupun DPR bukan lembaga yustisi. Di sisi lain, pasal tersebut dibuat untuk memudahkan kinerja DPR dalam hal pemanggilan kepala daerah terkait perancangan kebijakan daerah yang bersangkutan.

Selain Pasal 73, pasal yang menjadi sorotan yakni Pasal 122 huruf K Revisi UU MD3 yang menyatakan bahwa “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR". Materi pasal ini menimbulkan spekulasi dalam masyarakat bahwa DPR ingin membunuh demokrasi dan memperkuat imunitas yang telah mereka miliki dengan cara ‘menyerang’ setiap orang atau lembaga yang berani menyudutkan posisi DPR. Walau isi pasal ini ditujukan untuk mengawal integritas DPR apabila ada anggotanya yang masih berstatus terduga dalam suatu kasus, kemudian ada beberapa oknum yang menghakimi dengan cara melakukan perundungan di media sosial, hal itu dianggap akan mengurangi citra baik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas DPR. Nyatanya, revisi pasal ini justru mendapat respon negatif dari masyarakat dan menambah buruk citra DPR karena belakangan anggota bahkan pimpinannya banyak terjerat kasus korupsi.

Kemudian ada Pasal 245 yang juga menarik perhatian karena terdapat sebuah kekhilafan dimana DPR dan pemerintah menyepakati pemeriksaan anggota DPR harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum dilimpahkan kepada Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum yang memeriksa. Namun yang lebih menarik, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 15/PUU-XII/2015 rupanya telah membatalkan klausul ‘atas izin MKD’, sehingga izin pemeriksaan hanya diberikan oleh presiden. Disini DPR terlihat sedikit bermain frasa, dari ‘izin’ MKD diganti dengan frasa ‘pertimbangan’. Memang apabila ditinjau kembali, MKD pada akhirnya hanya sebatas memberi pertimbangan kepada presiden dalam pengeluaran izin.

Meski menerima berbagai kecaman dan dukungan, sejatinya DPR ingin mengoptimalkan masyarakat melalui produk hukum yang dibuatnya dan memikirkan bagaimana arah jangkauan dari peraturan perundang-undangan yang nantinya akan ditetapkan dan diundangkan. Polemik Revisi UU MD3 tentu menjadi suatu momentum bagi masyarakat untuk lebih peka dan lebih aktif mengkritisi  dalam artian positif terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan, agar mencapai perubahan yang lebih baik menuju masyarakat hukum yang ideal. Melalui Revisi UU MD3 Perbaikan adalah hal utama yang diharapkan DPR. Perlindungan Kewibawaan tentu juga diharapkan DPR, tetapi apakah rakyat yang diwakilkan juga mengharapkannya? (asf/adr)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.