Liberalisasi Kampus Dikemas dalam Produk Hukum PTN-BH


ManifesT - Malang (21/11) Akhir-akhir ini sering kali mendengar kata-kata PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) diantara perbincangan mahasiswa. Beredar kabar bahwa Universitas Brawijaya akan menjadi PTN-BH dan pernyataan ini juga diperkuat ketika Prof Dr. Ir. M. Bisri, M.S membentuk tim persiapan PTN-BH lewat Surat Keputusan (SK) nomor 414/2016 tentang pembentukan tim persiapan PTN-BH, SK tersebut berlaku mulai 1 November 2016 sampai 31 Oktober 2017. Istilah PTN-BH pertama kali tertuang dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu. Selain itu pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi disebutkan pengertian PTN berbadan hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai subjek hukum yang otonom. 

Pada (17/11) telah berlangsung diskusi mengenai Dinamika PTN-BH yang berlokasi di Panggung Apresiasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, dalam diskusi tersebut menyingung mengenai PTN-BH yang akan dicanangkan di UB. Topik diskusi tersebut juga menyinggung tentang efek-efek ketika kampus berstatus PTN-BH. Pengaruh yang akan dirasakan mahasiswa adalah melambungnya biaya pendidikan di universitas, selain itu banyaknya mahasiswa yang akan diterima masuk dalam perguruan tinggi. Mengapa demikian? “Mahasiswa yang diterima banyak maka pendapatan juga semakin meningkat,” ujar Haru Permadi, SH.MH selaku pemateri diskusi. Selain itu pada pasal 8 Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang BKT dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dijelaskan bahwa kampus tidak boleh menarik uang pangkal kepada mahasiswa namun dalam pasal 10 Permen tersebut mengatakan bahwa perguruan tinggi negeri dapat memungut diluar ketentuan uang kuliah tunggal dari mahasiswa baru program Sarjana (S1) dan program Diploma non-reguler paling banyak 20% dari jumlah mahasiswa baru mulai tahun akademik 2013-2014. Dapat ditarik kesimpulan bahwa memang kampus dilarang menarik uang pangkal kepada mahasiswa akan tetapi kampus tidak dilarang untuk mengambil uang pungutan selain UKT kepada mahasiswa.

Pengaruh PTN-BH bukan hanya akan dirasakan oleh mahasiswa, akan tetapi berdampak pada pegawai yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab ketika status sudah berubah maka kampus akan melakukan evaluasi kinerja pegawai. Hal itu akan berdampak pada jumlah pekerja yang semakin lama semakin sedikit. Ketika pegawai tersebut sudah bekerja bertahun tahun namun dalam evsluasi kinerja pegawai mereka gagal , al tersebut menyebabkan pegawai tersebut dapat diberhentikan.

PTN-BH merupakan penjabaran poin salah satu pasal pada UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 64, atau secara konkret menurut UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT) pasal 65 point 3 :
PTN  badan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) memiliki : kekayaan  awal  berupa  kekayaan  negara  yang  dipisahkan kecuali tanah
Tata  kelola  dan  pengambilan  keputusan  secara mandiri
Unit  yang  melaksanakan  fungsi  akuntabilitas  dan transparansi
Hak  mengelola  dana  secara  mandiri,  transparan, dan akuntabel
Wewenang  mengangkat  dan  memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan
Wewenang  mendirikan  badan  usaha  dan mengembangkan dana abadi dan
Wewenang  untuk  membuka,  menyelenggarakan, dan menutup Program Studi
Mari menelaah logika PTN-BH yang katanya adalah otonomi kampus baik secara akademik maupun non-akademik sebagai tata kelola kampus yang mungkin katanya baik. Ketika tiba-tiba universitas berlomba-lomba untuk mengelola pendanaannya bahkan mencari dananya sendiri, perlu dipertanyakan apakah APBN dan dana Biaya Operasional PTN tidak mencukupi? Perlu kejelasan mengenai apa definisi (maksud,batasan) dari otonomi yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Tanpa adanya kejelasan, dikhawatirkan terjadinya penterjemahan otonomi, terutama otonomi keuangan secara bebas oleh setiap pihak yang berkepentingan yang disesuaikan dengan kepentingan pribadi masing-masing.

Undang-Undang menetapkan bahwa PTN-BH dapat melakukan usaha-usaha untuk memperoleh pendapatan yang bertumpu pada potensi dan kemampuannya. Di sini dapat muncul peluang bagi PTN-BH untuk cenderung melakukan usaha komersialisasi pendidikan. Karena itu, arah dan mekanismenya perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Demikian juga dalam pengelolaan dananya perlu didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Sejauh ini sudah terdapat 11 PTN-BH yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin dan Universitas Sumatera Utara,mungkin sebentar lagi akan ditambah dengan Universitas Brawijaya.

Perlu diketahui juga bahwa yang harus dipenuhi oleh status Badan Layanan Umum untuk memenuhi kriteria menjadi PTN-BH tidaklah mudah, salah satunya ialah “peningkatan prestasi mahasiswa”. Akan tetapi seperti yang dipaparkan pemateri pada saat itu yakni bilamana Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum maka sistem pembelajarannya akan berubah, selain UKT kuliah perlahan dinaikkan, kita akan kehilangan ruang-ruang diskusi didalam kelas, karena pengajaran diutamakan dengan sistem tugas. Maka bisa kalian bayangkan sendiri bahwa kampus-kampus dengan dinamika nalar mahasiswanya yang kritis akan dicetak menjadi generasi pekerja ibarat robot yang disiapkan hanya untuk kepentingan-kepentingan pihak yang menyetir laju keuangan.

Tentu bukan perkara mudah untuk kemudian langsung menyimpulkan bahwa PTN-BH akan sepenuhnya buruk, karena memang adanya status Badan Hukum ini pun dinilai sebagai suatu pencapaian kampus yang tidak mudah didapatkan. Bagaimana tidak, beragam kriteria dan syarat suatu PTN dalam menata kesiapan menuju status PTN-BH tidaklah sederhana. Dalam bidang perolehan pendapatan, perguruan tinggi perlu mempersiapkan beberapa hal berikut ini agar siap menjadi PTN-BH :
Kebijakan perguruan tinggi untuk mendorong stafnya untuk memperoleh pendapatan tambahan atas nama perguruan tinggi
Mekanisme yang mengendalikan proses perolehan pendapatan sehingga tidak mengorbankan misi akademik perguruan tinggi
Aspek legal dan ketentuan pajak bagi setiap perusahaan yang didirikan oleh perguruan tinggi tersebut dalam rangka perolehan tambahan pendapatan
Kebijakan pendistribusian pendapatan yang diperoleh oleh staf atas nama perguruan tinggi ( pembagian keuntungan di antara staf bersangkutan, institusi dan lainnya)
Kebijakan mengenai penanganan paten dan royalti yang diperoleh staf atas nama perguruan tinggi;
Sistem yang akurat mengenai perhitungan biaya pekerjaan yang dilakukan staf atas nama perguruan tinggi (termasuk perhitungan overhead perguruan tinggi), dan sistem pemantauan penggunaan dana selama pekerjaan berlangsung;
Ketentuan internal mengenai peluang mencari tambahan pendapatan bagi staf tetap (full-time staff) sehingga tidak meninggalkan tugas utama dan tidak kemudian dikategorikan sebagai staf tidak tetap (part-time).

Adanya aktor swasta yang berperan di sini semakin menambah dinamika di antara perguruan tinggi. Kampus PTN-BH punya kewenangan lebih dalam mengelola keuangannya, apalagi dengan bantuan finansial yang sangat menjanjikan dari para pemegang saham tersebut. Tapi, ujung-ujungnya kita harus rela melihat kampus dimasuki oleh korporasi, mendirikan bangunan-bangunan yang tak seharusnya ada. Anggaplah seperti bangunan restoran cepat saji atau kedai kopi kemahalan yang tidak terlalu penting ada dalam ruang pendidikan. Hal ini tentu akan berdampak pada kesenjangan antar mahasiswa berkantong tebal dan yang berkantong cekak. Serta kembali lagi pada pokok permasalahan apakah hal-hal tersebut merupakan efisiensi ataukah liberalisasi kampus?

Lantas dari semua poin-poin dan keterangan dari paragraf diatas apabila dikaji lebih jauh, rasanya tidak serta merta mudah untuk kita sebagai civitas academica lantang mengharamkan status kampus Negeri menjadi PTN-BH. Karena mekanisme pendanaan PTN-BH dan pengelolaan keuangannya masih sangat menarik untuk terus dikuliti. Terutama kajian mengenai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Banyak celah yang mungkin ditemukan dan harus mampu dicarikan solusinya agar penyelenggaraan otonomi pendidikan tinggi tidak kebablasan. Karena mengingat tujuan PTN dikembalikan lagi pada jalur tujuan ideal yang linear dengan tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,maka nasib pendidikan adalah prioritas yang paling layak diperjuangkan. (vem/fis)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.